UJIAN KREDIBILITAS DEMOKRAT

Oleh: Gun Gun Heryanto
(Tulisan ini telah dipublikasikan di Pikiran Rakyat, 16 Mei 2011)

Isu tak sedap kini berhembus kencang dari tubuh Partai Demokrat. Hal ini, terkait dugaan keterlibatan Bendahara Umum dan salah satu Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat di balik kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. Selain itu, muncul juga isu lanjutannya bahwa kasus tersebut bergulir karena adanya konflik internal dalam kepengurusan Anas Urbaningrum.
Dugaan keterlibatan politisi dalam tindakan korupsi seolah kian memperteguh dominannya hasrat pragmatisme dalam mencari, mengelola dan mendistribusikan basis logistik politik. Sudah tak terhitung, berapa jumlah anggota DPR yang juga politisi parpol terjerembab dalam kubangan kasus korupsi. Misalnya, 25 aggota DPR secara “berjamaah” terlibat dalam kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI. Selain itu, ada juga kasus suap alih fungsi hutan lindung di Riau Kepulauan dan Sumatra Selatan. Contoh-contoh tersebut, seolah memperteguh jati diri politisi yang erat beririsan dengan tindakan korupsi.
Ada hal menarik yang patut kita catat dari bergulirnya kasus ini. Modus terbanyak tindakan korupsi politisi biasanya tak semata berdiri sebagai tindakan personal melainkan punya keterhubungan dengan orang atau kelompok yang menjadi basis afiliasinya.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan, politisi yang korup terbiasa memiliki mitra “seperjuangan” baik dari sesama partai maupun lintas kekuatan. Perbedaan parpol kerap terjembatani oleh hasrat yang sama yakni kumulasi ekonomi secepat mungkin. Wajar, jika di beberapa kasus korupsi seperti dalam pemilihan Deputi Gubernur BI, kita bisa melihat politisi berbeda parpol terjerat kasus serupa. Tak ada lawan dan kawan yang abadi yang abadi hanyalah kumulasi ekonomi.
Dalam kasus suap wisma atlet SEA Games ini, tentu harus ada dentifikasi yang sangat memadai terkait jejak rekam serupa. Bagaimana keterhubungan para pelaku yang tertangkap tangan KPK dengan para politisi plus jaringannya. Tak mungkin ada asap jika tak ada api.Meski pada akhirnya, ini akan menjadi ujian berat bagi proses penegakkan hukum di Indonesia.
Jika memang ada indikasi kuat keterlibatan politisi Demokrat dalam kasus ini, akankah Demokrat menjadi bunker bagi para politisinya korup? Inilah ujian kredibilitas bagi eksistensi PD sebagai partai pemenang pemilu, terlebih SBY berada di puncak hirarki organisasinya.
Sudah bukan rahasia bahwa prilaku korup para politisi ini juga terkait kebiasaan dalam demokrasi elektoral (electoral democracy) yang kapitalistik guna memperebutkan pemilih. Ruang pertarungan di pasar bebas parpol ini tentunya berbiaya sangat besar. Iuran internal parpol sangat tak memadai, sehingga dibutuhkan dukungan dana dari eksternal antaralain donatur, para pemodal, dan ekspansi basis-basis logistik di BUMN atau pun institusi lain yang bisa dikapitalisasi. Hal ini, telah menstimulasi beragam cara untuk korupsi. Diprediksi pola serupa akan meningkat menjelang Pemilu 2014, karena pertarungan jauh akan lebih keras di banding pemilu 2009.
Demokrat juga harus berupaya mengklarifikasi apakah benar terjadi konflik internal dalam kepengurusan Anas. Jika isu ini memang digulirkan secara sengaja oleh teman sekandang, tentu akan menjadi malapetaka bagi Demokrat ke depan. Soliditas parpol akan sangat menentukan langkah searah dalam penyiapan pertarungan besar di 2014. Publik tentu menunggu, akankah Demokrat lolos dalam ujian kredibilitasnya? ***
Ilustrasi Gambar:
www.mediaindonesia.com