Langkah Strategis Jelang Pelantikan Jokowi-JK

 Oleh: Dr. Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Pikiran Rakyat, Kamis 16 Oktober 2014)

Indonesia secara resmi akan memiliki presiden ketujuh saat Jokowi dilantik pada 20 Oktober. Secara faktual, Jokowi telah menjadi presiden terpilih yang ditetapkan oleh KPU dan diperkuat putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu, sementara secara prosedur formal kenegaraan Jokowi akan ditahbiskan sebagai Presiden Republik Indonesia saat digelarnya siding pelantikan MPR.

Ada dua fenomena yang patut diapresiasi jelang pelantikan Jokowi. Pertama, langkah proaktif pimpinan MPR dalam menetralisir kekhawatiran banyak pihak terkait isu penjegalan pelantikan Jokowi-JK. Pimpinan MPR secara simpatik mengeluarkan pernyataan yang menggaransi proses pelantikanJokowi-JK takakan dihambat meski koalisi Prabowo mendominasi kekuatan MPR. Tak hanya pernyataan, pimpinan MPR pun menunjukkan niat baik untuk bertemu dengan Jokowi-JK secara langsung. Meskipun simbolik, tetapi cukup memiliki resonansi positif pada proses pendidikan politik di masyarakat terutama saat elite kerap diposisikan sebagai role model.

Jokowi pun melakukan tindakan komunikasi politik yang tepat dengan memecah kebuntuan dan kekakuan politik di antara para elite yang bertarung di pilpres 2014. Jokowi bertemu dengan Aburizal Bakrie dan kemungkinan sejumlah elite parpol koalisi Prabowo lainnya. Langkah ini bisa dimaknai dalam konteks pendekatan public relation spolitik dengan cara membangun dan mengefektifkan jejaringkomunikasi dengan sejumlah sosok kunci sekalipun bersebrangan kepentingan politiknya. Model grunigian dengan menyodorkan keuntungan bersama (mutual benefit) dalam domain kepentingan yang lebih besar yakni urusan bangsa dan negara melampaui urusan dan ego partai politik atau pun perseorangan.

Langkah strategis para elite ini mestinya juga didukung oleh masyarakat dan media massa. Masyarakat turut menciptakan suasana kondusif dengan menyikapi fenomena sirkulasi elite ini secara damai dan dewasa. Tidak mudah terprovokasi oleh isudan peryataan yang mengadu domba dan menebar ketakutan melalui beragam saluran komunikasi yang kerap digunakan warga. Media massa wajib memainkan peran elegan dengan mengabarkan kebenaran bukan memainkan peranpro pagandis yang menakutkan khalayak. Media tentu sangat memahami rumusan penting dalam Teori Agenda Setting “saat media merangking satu atau beberapa isu, maka khalayak kecenderungannya akan merangking isu-isu tersebut sebagai isu penting”. Saat Indonesia dalam situasi transisi kepemimpinan, maka peran strategis media diperlukan dalam memfasilitasi kohesi sosial dan politik agar demokrasi produktif mewujud bukan hanya di level wacana tetapi juga di level tindakan.

Namun terlepas dari peran banyak kalangan, salah satu langkah strategis yang utama dan akan mendapat banyak sorotan publik tentu saja kebijakan Jokowi dalam menyusun kabinetnya. Ini merupakan pekan menentukan karena Jokowi sudah harus memfinalisasi siapa saja orang yang tepat untuk mengisi sejumlah pos-poskementrian. Kabinet Jokowi-JK harus kuat dan produktif, karena lima tahun ke depan akan menjadi masa kekuasaan di bawah tekanan. Koalisi di luar pemerintahan mendominasi DPR sehingga diprediksi perjalanan Jokowi-JK akan terjal, curam dan sangat bising terutama saat Jokowi-JK mengaktualkan sejumlah program dan prioritas capaian jangka pendek, menengah dan panjang. Harapan publik pun sangat tinggi pada Jokowi. Rakyat menghendaki Jokowi menghadirkan cabinet kerja yang mengoptimalkan peran mereka untuk rakyat.

Jokowi butuh memperkuat penstrukturan adaptif di birokrasi yang akan dipimpinnya. Dalam terminologi Anthony Giddens sebagaimana dikutip oleh West dan Turner dalam Introducing Communication Theory (2008) penstrukturan adaptif terjadi jika organisasi diproduksi, direproduksi, dan ditransformasikan melalui penggunaan aturan-aturan yang berfungsi sebagai perilaku para anggotanya. Jelas dan tegas, para menteri terpilih wajib mendedikasikan diri dan jabatannya untuk rakyat dan tidak menduakannya untuk kepentingan parpol atau demi memperkaya diri dan kelompoknya. Jokowi harus mengubah cara menyusun cabinet dari oligarki parpol ke meritokrasi. SelamatdatangkabinetJokowi-JK!